Krisis sampah kota sering dibicarakan sebagai persoalan lingkungan: tumpukan di tempat pembuangan akhir, sungai yang tersumbat, atau bau yang menyebar ke permukiman. Namun di balik krisis ekologis itu terdapat lapisan lain yang jarang terlihat, yaitu krisis sosial dan ekonomi yang secara tidak proporsional menyentuh kehidupan perempuan. Dalam keseharian yang nyaris tak dikenali, perempuan berada di garis depan pengelolaan sampah, baik di rumah tangga maupun di sektor informal. Mereka bekerja, merawat, memilah, dan menanggung risiko kesehatan, stigma sosial, serta ketidakadilan ekonomi yang sering kali tidak diakui.
Suatu siang di daerah Tlogosari Wetan, Semarang, seorang perempuan paruh baya keluar dari sebuah lapak pengepul sampah. Jaket kuningnya pudar, kerudung cokelatnya tampak lusuh. Namanya Marni (bukan nama sebenarnya), usianya 54 tahun. Di tangannya ia menunjukkan hasil kerjanya pagi itu: selembar dua puluh ribu dan dua lembar dua ribu rupiah. Itulah hasil memulung sejak pukul lima pagi, mengais tempat sampah di depan toko-toko.
Marni hidup sendiri. Ia tidak memiliki anak, sementara mantan suaminya telah memilih perempuan lain. Ketimbang terus menerima kekerasan rumah tangga, ia memutuskan pergi dan hidup sendiri. Ia mengontrak rumah petak kecil yang bahkan tidak memiliki kamar mandi; untuk mandi ia menumpang di kamar mandi masjid. Sepeda motor tua yang ia gunakan untuk bekerja adalah satu-satunya aset yang ia miliki, dibeli dengan harga murah dari bos pengepul. Memulung sampah adalah pekerjaan yang tidak memerlukan modal, tetapi juga hampir tidak memberikan penghasilan yang layak. Dari subuh hingga sore, ia bekerja dengan pendapatan yang sering kali tidak sampai lima puluh ribu rupiah.
Marni bukan satu-satunya. Di banyak kota di Indonesia, perempuan seperti dia menjadi bagian penting dari rantai pengelolaan sampah. Lilis (35), misalnya, bekerja di lapak pengepul dengan tugas membelah dan mencacah sampah plastik menggunakan golok. Plastik yang sudah dipotong kasar kemudian dipilah sesuai jenis dan warnanya sebelum digiling dengan mesin. Lilis tidak menerima gaji bulanan; ia dibayar berdasarkan berat plastik yang berhasil ia cacah—sekitar lima ratus rupiah per kilogram.
Setiap hari ia bekerja dari pagi hingga sore. Namun sebelum itu, ia harus menyiapkan sarapan dan bekal anak-anaknya yang berangkat sekolah. Ia juga pulang lebih awal agar bisa mengantar anaknya mengaji dan menyiapkan makan malam. Pekerjaan produktif dan kerja perawatan berjalan bersamaan tanpa pernah benar-benar dipisahkan.
Sampah kota, harus diakui, telah menghidupi banyak orang seperti Marni dan Lilis. Para pemulung, pemilah, dan pekerja lapak memainkan peran penting dalam mengurangi volume sampah yang akhirnya dibuang ke tempat pembuangan akhir. Namun kontribusi mereka sering tidak terlihat dalam sistem formal pengelolaan sampah.
Penelitian yang dilakukan oleh Joni Seager, Ieva Rucevska, dan Tina Schoolmeester (2020) menunjukkan bahwa setiap tahap dalam pengelolaan sampah, dari pencegahan hingga pembuangan akhir, selalu terkait dengan relasi gender. Sektor sampah tidak pernah terpisah dari norma, stereotip, dan pembagian peran yang dibentuk oleh masyarakat. Di hampir semua negara, perempuan menjadi pengelola utama sampah rumah tangga, sementara laki-laki lebih dominan pada tahap-tahap yang lebih formal seperti pengangkutan, pengelolaan tempat pembuangan, atau posisi administratif yang lebih menguntungkan secara ekonomi.
Rumah tangga adalah sumber terbesar sampah perkotaan. Di dalam rumah tangga pula keputusan tentang pemilahan, pembakaran, kompos, atau daur ulang sering kali diambil oleh perempuan. Dengan kata lain, perempuan secara de facto adalah manajer sampah rumah tangga. Namun pekerjaan ini hampir selalu tidak dibayar, tidak diakui sebagai kontribusi ekologis, dan jarang dihitung dalam nilai ekonomi keberlanjutan.
Ironisnya, ketika sektor pengelolaan sampah mengalami modernisasi, profesionalisasi, dan inovasi teknologi, perempuan justru sering tersisih dari posisi yang lebih menguntungkan. Banyak pekerjaan formal di sektor ini masih sangat maskulin, sementara perempuan tetap dibebani tanggung jawab domestik dalam pengelolaan sampah.
Dalam perspektif ecofeminisme, relasi antara perempuan dan lingkungan tidak dapat dilepaskan dari cara masyarakat memandang alam, tubuh, dan kerja perawatan. Perempuan sering diasosiasikan dengan sifat merawat, menjaga, dan memulihkan, sifat yang juga dilekatkan pada alam. Namun relasi ini menjadi problematik ketika tanggung jawab ekologis justru dilimpahkan sepenuhnya kepada perempuan tanpa dukungan struktural yang memadai.
Krisis sampah kota dengan demikian bukan hanya persoalan teknis pengelolaan limbah. Ia juga merupakan cermin dari ketimpangan sosial yang lebih luas. Perempuan di berbagai lapisan, dari ibu rumah tangga hingga pemulung, berada di garis depan krisis ini, sering tanpa perlindungan, pengakuan, atau akses terhadap pengambilan keputusan.
Jika pengelolaan sampah ingin benar-benar berkelanjutan, maka pendekatan yang sensitif gender menjadi sangat penting. Pengumpulan data yang terpilah berdasarkan gender, analisis dampak kebijakan, pengakuan terhadap kerja perawatan yang tidak dibayar, serta keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan adalah langkah-langkah yang diperlukan.
Tanpa itu, krisis sampah kota akan terus dipikul oleh mereka yang paling rentan, perempuan yang setiap hari bekerja di antara tumpukan sampah, menjalankan pekerjaan yang penting bagi kota, tetapi hampir tidak pernah benar-benar dilihat.
Meifita Handayani adalah seorang pegiat lingkungan yang telah menekuni isu lingkungan, GEDSI dan perubahan perilaku. Ia bisa dihubungi melalui email medianha@proton.me